Tribratanews Beltim – Berita Seputaran Polres Beltim Tribratanews Beltim – Berita Seputaran Polres Beltim
Polres Belitung Timur – Hubungan Masyarakat, Manggar. Personel Satuan Polairud Polres Belitung Timur bersama personel BKO Direktorat Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan patroli sekaligus memberikan himbauan kepada para pekerja tambang yang melakukan aktivitas penambangan timah di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Belitung Timur AKP Bobory Niko, S.H., M.Si., CPHR., CBA.
Dalam kegiatan patroli di sepanjang aliran Sungai Manggar, personel menemukan adanya aktivitas penambangan serta sejumlah ponton rajuk jenis tower yang beroperasi di sekitar DAS Desa Mekar Jaya.
Petugas kemudian melakukan pengecekan dan memberikan himbauan kepada para pekerja agar menghentikan aktivitas penambangan serta segera memindahkan ponton-ponton rajuk dari lokasi tersebut.
Kasat Polairud Polres Belitung Timur AKP Bobory Niko, seizin Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin, S.T., S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin.
“Kami memberikan himbauan kepada para pekerja agar menghentikan aktivitas penambangan dan segera menggeser ponton dari lokasi. Kami juga mengingatkan bahwa apabila setelah diberikan himbauan masih ditemukan aktivitas penambangan, maka akan dilakukan tindakan kepolisian berupa penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Bobory Niko.
Lebih lanjut, personel mengingatkan para pekerja tambang agar tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi perizinan yang sah. Hal tersebut sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah dampak terhadap lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur.
Polres Belitung Timur menegaskan akan terus melakukan patroli dan pemantauan di wilayah perairan guna mencegah terjadinya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
